Wali Kota Medan Menegaskan Rekomendasi DPRD untuk Memperkuat PAD dan Menertibkan Aset Daerah

bila salsabilaAgustus 26, 2026

8 4 minutes read

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi isu strategis yang tak bisa diabaikan oleh pemerintah daerah. Dalam konteks ini, Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan pentingnya menindaklanjuti rekomendasi dari DPRD Kota Medan untuk memperkuat PAD serta menertibkan aset daerah. Langkah ini dianggap sebagai momentum krusial dalam memastikan kemandirian fiskal kota dan memaksimalkan potensi aset untuk kesejahteraan masyarakat.

Menindaklanjuti Rekomendasi DPRD untuk Memperkuat PAD

Pada rapat paripurna DPRD Kota Medan yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna, Rico Waas menyampaikan bahwa rekomendasi DPRD akan diimplementasikan secara konkret dan berkelanjutan. Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Medan, Wong Chun Sen, dan dihadiri oleh berbagai pejabat daerah lainnya, termasuk Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, serta Pj Sekda Kota Medan, Erfin Fahrurrazi.

Rico mengungkapkan apresiasi yang mendalam kepada seluruh anggota DPRD, terutama kepada Panitia Khusus (Pansus) yang berfokus pada peningkatan PAD dan penertiban aset daerah. Menurutnya, rekomendasi yang diberikan merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang sangat penting dalam mengelola keuangan daerah.

Komitmen Pemko Medan terhadap Kemandirian Fiskal

Wali Kota Medan menekankan bahwa rekomendasi tersebut sejalan dengan upaya Pemko Medan untuk memperkuat kemandirian fiskal. Ia menyatakan bahwa optimalisasi PAD bukan hanya bergantung pada peningkatan penerimaan pajak dan retribusi, tetapi juga melalui pengelolaan potensi daerah yang ada dengan cara yang transparan dan efektif.

Peningkatan penerimaan pajak dan retribusi.
Pengelolaan potensi daerah secara tertib.
Transparansi dalam pengelolaan keuangan.
Memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pemko Medan akan mengintensifkan dan memperluas sumber-sumber PAD, termasuk melakukan pendataan dan pemanfaatan aset daerah yang berpotensi ekonomi,” ungkap Rico. Ia mengingatkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), untuk serius dalam menindaklanjuti rekomendasi yang ada.

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga mempresentasikan capaian realisasi penerimaan pajak daerah untuk tahun 2026. Beberapa data menunjukkan bahwa penerimaan dari pajak jasa perhotelan mencapai 49,65 persen, pajak makanan dan minuman sebesar 63,82 persen, serta pajak dari jasa kesenian dan hiburan mencapai 45,17 persen.

Persentase Penerimaan Pajak Lainnya

Selain itu, realisasi pajak dari jasa parkir tercatat 46,48 persen, pajak reklame 45,10 persen, serta pajak air tanah 57,44 persen. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga menunjukkan angka yang cukup signifikan, masing-masing sebesar 47,09 persen dan 57,07 persen.

Secara keseluruhan, penerimaan pajak daerah mencapai 52,78 persen. Rico menilai bahwa angka-angka ini harus menjadi perhatian serius agar potensi pajak dapat dioptimalkan demi mencapai target yang telah ditetapkan.

Pentingnya Penertiban Aset Daerah

Di samping fokus pada PAD, penertiban barang milik daerah juga menjadi agenda penting bagi Pemko Medan. Rico menekankan bahwa pengelolaan aset tidak hanya sekadar urusan administrasi, melainkan harus menjadi bagian integral dari strategi fiskal daerah. “Kita tidak ingin ada aset milik Pemko Medan yang tidak memberikan manfaat optimal, di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik,” jelasnya.

Aset harus memiliki status yang jelas.
Dokumentasi aset harus lengkap.
Aset harus dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
Pengelolaan aset ekonomis harus lebih produktif.
Koordinasi antar OPD harus ditingkatkan.

Rico juga meminta agar semua perangkat daerah memastikan bahwa setiap aset tercatat dengan baik dan digunakan sesuai dengan ketentuannya. Dalam hal ini, Pemko Medan akan mendorong pengelolaan aset yang lebih produktif melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Koordinasi dan Integrasi dalam Pengelolaan Aset

Pentingnya kerja sama antar perangkat daerah dalam penertiban aset dan optimalisasi PAD tak bisa diabaikan. “Saya meminta semua perangkat daerah untuk tidak bekerja secara parsial. Penertiban aset dan optimalisasi PAD membutuhkan koordinasi dan integrasi data yang baik,” tegas Rico.

Rico juga menekankan bahwa semangat “Medan untuk Semua” harus tercermin dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Setiap rupiah PAD yang diperoleh harus kembali kepada masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih baik dan pembangunan yang merata.

Mewujudkan Rekomendasi DPRD dalam Aksi Nyata

Lebih lanjut, Wali Kota mengungkapkan bahwa rekomendasi DPRD harus diimplementasikan dalam tindakan nyata. “Kami harus membangun sistem pengelolaan aset yang lebih tertib dan modern, dilengkapi dengan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Rico juga menegaskan kembali bahwa peningkatan PAD dan penertiban aset harus mengedepankan prinsip kepastian hukum dan transparansi. “Optimalisasi penerimaan daerah tidak boleh mengabaikan aspek pelayanan publik,” tegasnya.

Audit Investigatif sebagai Langkah Strategis

Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Zulkarnaen, dalam pembacaan rekomendasi, menyatakan bahwa Pemko Medan diminta untuk melakukan audit investigatif terhadap OPD dan pelaku usaha yang terindikasi melakukan kecurangan dalam pengelolaan pajak. Hal ini penting untuk mencegah kebocoran PAD yang selama ini menjadi masalah.

Regulasi yang belum optimal.
Kebocoran PAD di beberapa sektor.
Buruknya tata kelola yang ada.
Target PAD yang tidak tercapai.
Penerimaan yang belum sesuai potensi riil.

Zulkarnaen menegaskan bahwa masalah PAD Kota Medan bukan disebabkan oleh kurangnya potensi pendapatan. “Potensi ekonomi Kota Medan sangat besar, tetapi pengelolaannya yang perlu diperbaiki,” ujarnya.

Temuan Pansus dalam Pengelolaan PAD

Panitia Khusus (Pansus) menemukan beberapa persoalan, termasuk ketidakpatuhan wajib pajak dan ketidaksesuaian data dengan sistem pembayaran. Penerapan sistem pembayaran digital juga dinilai belum optimal, yang mengakibatkan beberapa masalah dalam pengelolaan pajak.

“DPRD juga mencatat bahwa retribusi persampahan belum dikelola dengan baik. Pemko harus memperbaiki pendataan wajib retribusi serta mekanisme penagihan dan pengawasan,” ungkap Zulkarnaen.

Meningkatkan Kompetensi SDM dan Digitalisasi Data

Lebih lanjut, Pemko Medan diharapkan untuk melakukan audit kinerja terhadap OPD yang mengelola PAD dan melaporkan hasilnya kepada DPRD. Audit ini harus melibatkan aparat penegak hukum jika ditemukan dugaan kecurangan yang merugikan keuangan daerah.

Pemko juga diminta untuk membenahi seluruh regulasi PAD, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, dan melakukan digitalisasi data wajib pajak. “Target PAD untuk 2027 juga harus ditetapkan dengan jelas,” pungkasnya.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan objek yang memiliki kinerja ekonomi besar dan risiko ketidakpatuhan tinggi akan mendapatkan prioritas dalam pengawasan, sehingga potensi PAD Kota Medan dapat dimaksimalkan secara optimal.