Dinas PPKB Binjai Lakukan Penyuluhan Antikorupsi untuk Tingkatkan Integritas ASN
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Binjai baru-baru ini mengadakan Seminar Penyuluhan Antikorupsi (PAKSI) yang bertujuan untuk memperkuat integritas di kalangan aparatur sipil negara (ASN) dan mencegah praktik korupsi sejak dini. Kegiatan ini diharapkan dapat membangun fondasi yang kuat untuk budaya kerja yang bersih dan transparan di lingkungan pemerintahan.
Seminar Penyuluhan Antikorupsi di Binjai
Acara yang mengusung tema “Membangun Budaya Integritas: Mewujudkan ASN yang Profesional, Berintegritas, dan Bebas Korupsi” ini berlangsung pada hari Senin, 24 Agustus 2026, di Gedung Serbaguna Dinas PPKB Kota Binjai. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis dalam upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik korupsi.
Sebanyak 45 ASN dari Dinas PPKB Kota Binjai berpartisipasi dalam seminar ini. Kepala Dinas PPKB Kota Binjai, Syamsul Effendi Siregar, SE, MM, hadir bersama jajaran dan seluruh ASN di instansi tersebut, menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap upaya pencegahan korupsi.
Narasumber Terpercaya
Sebagai narasumber, Donald Estefanussia Kiroh, seorang Compliance Senior Officer dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan dan Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) bersertifikat KPK, memberikan wawasan mendalam mengenai nilai-nilai antikorupsi. Kehadiran Husni Amri, Lead Departemen Risiko Kanwil I Medan, serta Nova Gultom, Pimpinan Cabang Pegadaian Binjai, menambah nilai diskusi dalam seminar ini.
Meningkatkan Kesadaran dan Pemahaman ASN
Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran ASN terhadap pentingnya membangun lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan akuntabel. Para peserta diingatkan bahwa pencegahan korupsi harus dimulai dari penguatan integritas individu. Hal ini mencakup sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas serta kewenangan mereka sebagai ASN.
Kejujuran menjadi landasan utama dalam setiap interaksi dan keputusan yang diambil. ASN diharapkan untuk selalu berbicara dan bertindak sesuai dengan kebenaran tanpa adanya manipulasi. Disiplin juga menjadi aspek penting, yang ditunjukkan melalui kepatuhan terhadap aturan dan ketepatan waktu dalam menjalankan kewajiban.
Tanggung Jawab ASN dalam Pencegahan Korupsi
Setiap ASN juga dituntut untuk bertanggung jawab dan berani mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan yang diambil dalam pelaksanaan tugas. Dalam penyuluhan tersebut, pentingnya menolak suap dan gratifikasi juga ditekankan. ASN diingatkan untuk tidak memberikan sesuatu untuk memuluskan kepentingan secara ilegal dan untuk melaporkan setiap gratifikasi yang diterima.
- Menolak suap dan gratifikasi.
- Melaporkan dugaan penyimpangan melalui kanal resmi.
- Memantau penggunaan anggaran dengan aktif.
- Membangun integritas dan transparansi.
- Menjadi agen perubahan di lingkungan kerja.
Pengawasan dan Keterlibatan Masyarakat
Pencegahan korupsi juga memerlukan keberanian untuk melaporkan dugaan penyimpangan melalui mekanisme pengaduan atau Whistleblowing System. Sikap ini sangat penting untuk melindungi kepentingan publik dan mencegah kerugian yang lebih besar akibat praktik korupsi.
Peserta seminar didorong untuk lebih peduli terhadap pengelolaan anggaran dengan aktif memantau penggunaan dana dan melaporkan indikasi penyimpangan. Pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum atau lembaga pengawasan, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat.
Pendidikan Antikorupsi Berkelanjutan
Materi penyuluhan juga menekankan pentingnya edukasi antikorupsi yang berkelanjutan. Sosialisasi mengenai bahaya korupsi dan kampanye integritas harus terus dilakukan untuk membangun budaya kerja yang jujur dan transparan. ASN diharapkan dapat berperan aktif sebagai agen perubahan baik di lingkungan kerja maupun masyarakat.
Keteladanan dalam menjalankan tugas menjadi salah satu cara yang efektif untuk membangun budaya antikorupsi. Dalam konteks ini, masyarakat juga memiliki peran penting sebagai pengawas sosial yang dapat membantu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Keterbukaan Informasi Publik
Memahami peran pengawasan masyarakat sangat penting bagi ASN untuk membangun keterbukaan, integritas, dan akuntabilitas publik. Dalam penyuluhan ini, ditekankan juga pentingnya menjamin keterbukaan informasi publik. ASN diharapkan untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan baik, mengelola dan menyajikan informasi serta data publik secara akurat.
Keterbukaan informasi menjadi salah satu fondasi penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, seluruh ASN Dinas PPKB Kota Binjai diharapkan tidak hanya memahami nilai-nilai antikorupsi secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Menjadi Benteng Pertahanan Integritas
Donald Estefanussia Kiroh, sebagai Penyuluh Antikorupsi (PAKSI), mengajak seluruh peserta untuk menjadi bagian dari benteng pertahanan integritas dan antikorupsi. Pengawasan masyarakat, menurut pesan yang disampaikan dalam penyuluhan, harus dipandang sebagai mitra kerja dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.
Dengan penguatan integritas, keberanian untuk melapor, pengawasan anggaran, keterbukaan informasi, serta teladan yang baik dari ASN, diharapkan budaya antikorupsi di lingkungan pemerintahan semakin kuat dan menjadi bagian dari praktik kerja sehari-hari.
“Integritas tumbuh, korupsi tumbang. Bersama membangun lingkungan kerja yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas korupsi,”
