Pembangunan jembatan senilai Rp4,6 miliar di Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Banten, kini tengah menjadi sorotan. Forum Warga Bersatu (Forwatu) Banten mengungkapkan sejumlah kritik terkait proyek ini, terutama mengenai akses jalan yang mendukung fungsi jembatan tersebut. Dalam kunjungannya ke lokasi pembangunan, aktivis Forwatu menemukan bahwa meskipun konstruksi jembatan sedang berlangsung, jalur akses yang dijanjikan belum tampak jelas.
Kritik Terhadap Proyek Jembatan Cikulur
Ketidakjelasan akses menuju jembatan menjadi pokok permasalahan yang diangkat oleh Forwatu. Mereka mencatat bahwa di salah satu sisi jembatan terdapat lahan pertanian di Desa Sumur Bandung, yang berpotensi menjadi kendala. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kelayakan dan urgensi pembangunan jembatan jika aksesnya belum jelas.
Dasar Perencanaan yang Dipertanyakan
Forwatu mempertanyakan dasar perencanaan proyek ini. Mereka berpendapat bahwa setiap pembangunan infrastruktur seharusnya didukung oleh kesiapan lahan dan jaringan jalan yang jelas agar dapat dimanfaatkan segera setelah selesai dibangun. Arwan, Presidium Forwatu, menyatakan keheranannya mengenai urgensi pembangunan jembatan yang tanpa adanya jalan penghubung.
“Kami sangat mempertanyakan alasan di balik proyek jembatan Rp4,6 miliar ini,” ungkap Arwan. “Pekerjaan jembatan masih berlangsung, tetapi akses jalannya mana?”
Permasalahan Lahan Pertanian
Salah satu isu yang diangkat adalah status lahan yang dihadapi dalam pembangunan jalan akses menuju jembatan. Arwan menjelaskan bahwa lahan yang ada saat ini masih merupakan lahan pertanian yang produktif. “Jika akses menuju jembatan harus melewati lahan pertanian, maka pemerintah perlu mempertimbangkan banyak hal, termasuk kemungkinan pembebasan lahan,” jelasnya.
Urgensi dan Kesiapan Infrastruktur
Arwan menyatakan bahwa perencanaan infrastruktur harus dilakukan secara terintegrasi. Hal ini mencakup kajian tata ruang, ketersediaan lahan, dan kebutuhan masyarakat. Ia menekankan bahwa semua faktor ini seharusnya sudah dipertimbangkan sebelum proyek dimulai.
- Kajian tata ruang yang komprehensif
- Ketersediaan lahan yang jelas
- Kebutuhan masyarakat yang teridentifikasi
- Kesiapan jalan penghubung yang terencana
- Anggaran untuk pembebasan lahan yang dipertimbangkan
Anggaran dan Penggunaan yang Transparan
Agus Sugianto Wibowo, Humas Forwatu Banten, meminta agar Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) membuka dokumen dan dasar kajian yang digunakan untuk memprioritaskan proyek tersebut. “Anggaran Rp4,6 miliar bukanlah jumlah yang sedikit. Kami meminta penjelasan yang transparan mengenai alasan di balik prioritas proyek ini tanpa adanya jalan penghubung yang jelas,” ujarnya.
Menurut Agus, penting bagi pemerintah untuk menyiapkan rencana pembebasan lahan yang diperlukan untuk pembangunan jalan menuju jembatan. Ia menambahkan, kepastian akses sangat penting untuk memastikan bahwa investasi negara ini benar-benar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pertanyaan Tentang Efektivitas Proyek
“Jika belum ada jalan penghubung, maka proyek ini tidak akan dapat dimanfaatkan setelah selesai dan berpotensi menjadi pemborosan anggaran negara,” imbuh Agus. Ia menekankan pentingnya penjelasan yang transparan agar tidak muncul dugaan penyimpangan dalam perencanaan maupun pelaksanaan proyek.
Evaluasi Perencanaan Proyek
Forwatu meminta agar BPJN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rencana proyek sebelum melanjutkan pembangunan. Mereka mendorong pemerintah untuk memberikan penjelasan mengenai rencana pembangunan jalan penghubung, status lahan, serta skema pembiayaan yang diperlukan untuk memastikan bahwa jembatan dapat berfungsi secara optimal.
Dukungan Terhadap Pembangunan Infrastruktur yang Efektif
Arwan menegaskan bahwa kritik yang mereka sampaikan bukanlah bentuk penolakan terhadap pembangunan infrastruktur. Sebaliknya, Forwatu mendukung inisiatif pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan direncanakan dengan matang. “Kami tidak menolak pembangunan, tetapi pembangunan harus didasarkan pada perencanaan yang logis dan bermanfaat,” ujarnya.
“Jangan sampai jembatan yang megah ini berdiri tanpa fungsi, sementara anggaran miliaran rupiah telah terpakai,” tegas Arwan, menunjukkan betapa pentingnya perencanaan yang matang dalam setiap proyek infrastruktur.
Sampai saat ini, belum ada pernyataan dari BPJN mengenai dasar perencanaan pembangunan jembatan tersebut, status lahan untuk jalan penghubung, atau tahapan pembangunan akses menuju lokasi. Hal ini semakin menambah ketidakpastian mengenai kelanjutan dan efektivitas proyek ini di mata masyarakat.
