Pemerintah Kota Batam bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Batam resmi menandatangani kesepakatan yang bertujuan untuk memperkuat penyerapan tenaga kerja lokal. Kesepakatan ini ditandatangani pada Jumat, 11 September 2026, di Kantor Wali Kota Batam dan dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya. Dalam momen penting ini, kedua pihak menunjukkan komitmen untuk berkolaborasi dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan di tengah pertumbuhan ekonomi yang pesat di Batam.
Komitmen Pemko Batam dan Dunia Usaha
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat penyerapan tenaga kerja lokal. Ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diimbangi dengan peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. “Diskusi di masyarakat sering menyoroti bahwa meskipun investasi dan pertumbuhan ekonomi meningkat, ini belum sepenuhnya berdampak positif bagi serapan tenaga kerja lokal,” ungkap Amsakar.
Dengan adanya MoU ini, pihaknya berharap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Batam akan lebih memprioritaskan tenaga kerja lokal. “Kita tidak lagi bergantung pada imbauan lisan. Komitmen ini harus diwujudkan dalam bentuk nyata,” tegasnya.
Indikator Makroekonomi Batam
Amsakar juga mencatat beberapa indikator makroekonomi yang menunjukkan perkembangan positif di Batam, seperti pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari 6,76 persen pada tahun 2025 menjadi 7,28 persen pada semester pertama tahun 2026. Realisasi investasi yang mencapai Rp29,9 triliun dalam periode yang sama mendekati total capaian sepanjang tahun 2025.
Selain itu, tingkat kemiskinan di Batam juga mengalami penurunan, dari 4,85 persen pada tahun 2024 menjadi 3,81 persen pada tahun 2025. Ini adalah langkah positif yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Batam memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat.
Tantangan Tingkat Pengangguran Terbuka
Meskipun ada perkembangan positif, Amsakar mengakui bahwa tingginya arus migrasi menjadi tantangan dalam mengendalikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Batam. Menurut data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Batam adalah daerah dengan tujuan migrasi tertinggi kedua di Indonesia pada tahun 2026, setelah DKI Jakarta.
“Kita perlu mengimbangi tingginya arus penduduk baru dengan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat lokal. Oleh karena itu, Pemko Batam menginisiasi skema affirmative action yang mengutamakan rekrutmen anak-anak Batam,” jelas Amsakar.
Dana Pelatihan dan Peningkatan Keterampilan
Untuk mendukung upaya tersebut, Pemko Batam juga mengalokasikan dana IMTA sebesar Rp40 miliar yang akan digunakan untuk pelatihan kerja dan peningkatan keterampilan masyarakat lokal. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa warga Batam memiliki kompetensi yang dibutuhkan di pasar kerja.
Apresiasi dari Wakil Menteri Dalam Negeri
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, memberikan apresiasi terhadap langkah Pemko Batam dalam menjalin sinergi dengan dunia usaha. Ia menilai Batam telah berhasil menciptakan ekosistem ekonomi yang terintegrasi, yang tidak hanya menguntungkan sebagian pihak, tetapi juga memberikan dampak luas bagi masyarakat.
“Kepala daerah tidak boleh salah dalam mendiagnosis kondisi. Di Batam, pertumbuhan ekonomi yang cepat harus dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, dan kami melihat bahwa angka kerja di sektor formal mencapai hampir 70 persen,” tambahnya.
Catatan Strategis untuk Pembangunan Batam
Bima Arya juga memberikan beberapa catatan strategis yang perlu dipertimbangkan untuk memperkuat pembangunan Batam ke depan. Ia menyarankan agar pemerintah daerah lebih detail dalam mengidentifikasi rantai ekonomi dari hulu hingga hilir, terutama di sektor-sektor yang memiliki potensi besar seperti manufaktur, pariwisata, dan teknologi tinggi.
Pentingnya Infrastruktur dan Layanan Dasar
Menurut Bima, pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan penguatan layanan dasar dan infrastruktur. Hal ini mencakup penyediaan air bersih dan penanganan kemacetan lalu lintas yang sering menjadi masalah di Batam. Pembangunan sistem transportasi publik yang terintegrasi dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan juga menjadi prioritas yang harus diperhatikan.
Penataan Ruang dan Perencanaan Perkotaan
Dengan meningkatnya arus migrasi, penataan tata ruang melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan perencanaan perkotaan yang tepat menjadi sangat penting. Ini diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan Batam tanpa menerapkan kebijakan yang diskriminatif terhadap pendatang baru.
Modernisasi dan Pelestarian Budaya
Bima Arya juga mengingatkan akan pentingnya menjaga keseimbangan antara modernisasi Batam sebagai kota metropolitan dengan penguatan kultur, nilai, dan identitas kebudayaan Melayu. Hal ini diharapkan dapat menciptakan harmonisasi antara kemajuan ekonomi dan pelestarian warisan budaya.
Peran APINDO dalam Peningkatan Tenaga Kerja Lokal
Ketua APINDO Kota Batam, Rafky Rasyid, memberikan penghargaan terhadap iklim usaha yang kondusif di Batam. Ia menyoroti beberapa pencapaian penting, termasuk penetapan upah minimum yang berlangsung tanpa demonstrasi serta pemanfaatan dana pelatihan ketenagakerjaan yang terbukti efektif.
“Ekonomi Batam berkembang pesat. Tanggung jawab kita bersama adalah memastikan bahwa pekerja lokal dan pengusaha lokal juga dapat menikmati pertumbuhan ini. APINDO bersama 700 perusahaan anggotanya siap untuk menindaklanjuti MoU ini dengan langkah-langkah konkret,” kata Rafky.
Pelaksanaan Komitmen oleh Perusahaan
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Yudi Suprapto, mengungkapkan bahwa kegiatan penguatan kemitraan ini dihadiri oleh 300 peserta yang terdiri dari pimpinan perusahaan, HRD, dan pemangku kepentingan lainnya. Sebagai langkah awal, sebanyak 30 perusahaan besar di Batam telah berkomitmen untuk mengalokasikan minimal 20 persen dari kebutuhan tenaga kerja mereka untuk warga lokal.
Komitmen ini telah ditindaklanjuti oleh PT Pegai Union yang merekrut sebanyak 200 tenaga kerja lokal, seluruhnya merupakan warga daerah. Proses dan evaluasi penempatan tenaga kerja ini akan diawasi secara akuntabel melalui aplikasi terintegrasi SIMNAKER, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil.
