Rancangan Undang-Undang Mengatur Jam Kerja 32 Jam Per Minggu: Inilah Mekanismenya

Rancangan Undang-Undang yang diusulkan di Kongres AS bertujuan untuk menetapkan standar baru jam kerja di tingkat 32 jam per minggu. Para pendukung undang-undang ini berpendapat bahwa seiring dengan kemajuan teknologi, khususnya di bidang kecerdasan buatan dan otomatisasi, para pekerja seharusnya mendapatkan keuntungan dari peningkatan produktivitas yang dihasilkan. Inisiatif ini menjadi perhatian penting dalam diskusi tentang keseimbangan antara produktivitas dan kesejahteraan pekerja.

Detail Rancangan Undang-Undang Jam Kerja 32 Jam Per Minggu

Rancangan Undang-Undang Jam Kerja 32 Jam Per Minggu, yang diusulkan oleh Senator independen Bernie Sanders dari Vermont dan Perwakilan Demokrat Mark Takano dari California, diperkenalkan pada Kamis, 17 September 2026. RUU ini berencana untuk secara bertahap menurunkan batas waktu di mana banyak karyawan berhak atas upah lembur dari 40 jam menjadi 32 jam dalam seminggu. Selain itu, undang-undang ini juga berusaha untuk melindungi pekerja agar tidak kehilangan gaji atau tunjangan akibat pengurangan jam kerja standar.

Implementasi dan Mekanisme Perubahan

Meski RUU ini tidak mengharuskan pekerja untuk secara otomatis bekerja dari Senin hingga Kamis, perubahan yang diusulkan akan memodifikasi undang-undang lembur federal. Hal ini akan menjadikan kewajiban untuk membayar lembur menjadi lebih mahal bagi pengusaha yang meminta karyawan untuk bekerja lebih dari 32 jam. Dengan demikian, RUU ini bertujuan untuk memberikan insentif bagi perusahaan agar mempertimbangkan pengurangan jam kerja.

Saat ini, undang-undang federal menetapkan bahwa sebagian besar pekerja yang dilindungi harus dibayar setidaknya satu setengah kali lipat dari tarif normal mereka untuk jam kerja yang melebihi 40 jam dalam seminggu, menurut Departemen Tenaga Kerja. Namun, dengan adanya Rancangan Undang-Undang ini, ambang batas tersebut akan diturunkan secara bertahap menjadi 38 jam pada tahun pertama, 36 jam pada tahun kedua, dan 34 jam pada tahun ketiga, sebelum mencapai 32 jam.

Kesejahteraan Pekerja dan Kewajiban Pemberi Kerja

Pengusaha masih dapat meminta karyawan untuk bekerja lebih dari 32 jam, tetapi setelah batasan baru tersebut diterapkan, karyawan yang memenuhi syarat dan bekerja hingga 40 jam dalam seminggu akan berhak atas delapan jam lembur. Sebagai tambahan, undang-undang ini juga akan memperkenalkan persyaratan baru mengenai lembur, di mana karyawan akan menerima hingga satu setengah kali lipat dari tarif normal mereka setelah bekerja lebih dari delapan jam dalam sehari, dan dua kali lipat setelah 12 jam.

Selanjutnya, RUU ini menegaskan bahwa pengusaha tidak dapat mengurangi gaji atau tunjangan mingguan karyawan hanya karena jam kerja standar mereka telah berkurang. Hal ini bertujuan untuk melindungi kesejahteraan finansial pekerja meskipun jam kerja mereka berkurang.

Fleksibilitas dalam Penjadwalan Kerja

Walaupun RUU ini memberikan kesempatan untuk memiliki tiga hari libur dalam seminggu, tidak ada jaminan bahwa semua pekerja akan secara otomatis mendapatkan hari libur tersebut. Perusahaan dapat memilih untuk mengatur jam kerja 32 jam dalam kerangka waktu empat hari, tanpa menetapkan hari tertentu yang harus dihadiri oleh karyawan.

Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua pekerja di AS akan terpengaruh oleh perubahan ini. RUU tersebut akan mengubah Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan yang Adil, tetapi saat ini terdapat beberapa pengecualian untuk kategori karyawan tertentu, seperti pekerja eksekutif, administratif, dan profesional, yang telah ditentukan oleh Departemen Tenaga Kerja.

Sejarah dan Perkembangan RUU

Usulan untuk mengurangi jam kerja ini bukanlah hal baru. Mark Takano telah memperkenalkan rancangan undang-undang serupa untuk jam kerja 32 jam pada tahun 2021, diikuti oleh versi lainnya pada tahun 2023. Bernie Sanders kemudian melanjutkan dengan legislasi Senat pada tahun 2024, ketika Komite Kesehatan, Pendidikan, Tenaga Kerja, dan Pensiun Senat mengadakan sidang untuk membahas kemungkinan pergeseran ke minggu kerja yang lebih pendek.

Sejak pengesahan Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan yang Adil pada tahun 1938, yang awalnya menetapkan ambang batas lembur pada 44 jam, kemudian diturunkan menjadi 40 jam, tidak ada perubahan signifikan dalam standar kerja. Undang-undang tersebut tidak melarang pekerja untuk bekerja lebih lama, tetapi mewajibkan pengusaha untuk memberikan kompensasi tambahan untuk jam kerja di atas ambang batas yang telah ditetapkan.

Contoh dan Eksperimen di Berbagai Negara

Terdapat beberapa eksperimen di tingkat negara bagian dan lokal mengenai pengurangan jam kerja. Misalnya, pada tahun 2023, Maryland mempertimbangkan undang-undang untuk menciptakan program percontohan sukarela dengan minggu kerja empat hari, namun langkah ini akhirnya ditarik kembali. Di Washington, San Juan County telah beralih ke sistem kerja 32 jam per minggu dan melaporkan manfaat seperti pengurangan penggunaan cuti sakit dan peningkatan jumlah lamaran pekerjaan.

Di Inggris Raya, pada tahun 2022, lebih dari 60 organisasi yang melibatkan sekitar 2.900 pekerja melakukan uji coba pengurangan jam kerja sebesar 20 persen tanpa pengurangan gaji. Hasil penelitian dari Universitas Cambridge menunjukkan penurunan signifikan dalam jumlah hari sakit dan tingkat keluar dari perusahaan. Meskipun demikian, uji coba di Inggris tidak menghasilkan perubahan dalam undang-undang ketenagakerjaan nasional.

Pendapat Para Pendukung dan Penentang

Para pendukung Rancangan Undang-Undang ini berpendapat bahwa dengan kemajuan teknologi, bisnis dapat memanfaatkan tenaga kerja dengan lebih efisien, sehingga pekerja seharusnya mendapatkan keuntungan dari hasil tersebut dalam bentuk waktu istirahat yang lebih banyak. Bernie Sanders menegaskan bahwa kemajuan dalam kecerdasan buatan dan otomatisasi harus meningkatkan kualitas hidup pekerja, bukan hanya keuntungan perusahaan.

Dalam sebuah pernyataan pers, Sanders menyebutkan, “Jam kerja 32 jam per minggu bukanlah ide yang radikal. Yang radikal adalah kenyataan bahwa meskipun ada lonjakan teknologi dan produktivitas selama 50 tahun terakhir, jutaan pekerja masih bekerja lebih lama dengan upah yang lebih rendah.” Ia menyerukan perlunya perubahan untuk mengurangi tingkat stres dan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan keluarga mereka.

Risiko dan Tantangan

Namun, ada juga kekhawatiran dari para penentang yang memperingatkan bahwa pengurangan jam kerja ini dapat meningkatkan biaya tenaga kerja. Senator Bill Cassidy dari Partai Republik berargumen bahwa pengusaha mungkin akan merespons dengan menaikkan harga produk, mengurangi jumlah perekrutan, atau bahkan memindahkan pekerjaan ke luar negeri. Ini menunjukkan bahwa meskipun niat baik di balik RUU ini, dampak ekonominya perlu dipertimbangkan secara cermat.

Secara keseluruhan, Rancangan Undang-Undang ini membuka diskusi penting tentang masa depan kerja di AS dan bagaimana perubahan dalam jam kerja dapat mempengaruhi kesejahteraan pekerja. Dengan semakin banyaknya faktor yang berkontribusi pada perubahan ini, sangat penting bagi semua pihak yang terlibat untuk terus memantau dan beradaptasi terhadap dinamika yang berkembang dalam dunia kerja.