Pada Kamis, 6 Agustus 2026, ribuan warga dari berbagai penjuru Kabupaten Lombok Timur berkumpul untuk melaksanakan aksi damai di depan Markas Polres Lombok Timur. Aksi ini dihadiri oleh perwakilan dari 21 kecamatan dan berlangsung dengan pengamanan yang ketat, di bawah pengawalan langsung dari Kasat Intel Polres Lombok Timur, AKP Sayum, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Lombok Timur, H. Mustafa, S.Sos.
Tuntutan Masyarakat terhadap Pengusutan Ujaran Kebencian
Kehadiran pejabat-pejabat tersebut menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat dapat disampaikan dengan aman dan teratur. Dalam unjuk rasa ini, massa menuntut pihak kepolisian untuk segera melakukan pengusutan terhadap dugaan tindak pidana ujaran kebencian yang ditujukan kepada Bupati Lombok Timur.
Pernyataan Koordinator Aksi
Dalam orasinya, Subhan, sebagai koordinator aksi, menegaskan pentingnya proses hukum yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dilakukan secara profesional. Ia mengungkapkan bahwa unggahan yang menjadi sorotan tidak hanya mengandung unsur penghinaan, tetapi juga telah menyerang ranah pribadi kepala daerah, yang berpotensi memicu keresahan di kalangan masyarakat.
Proses Hukum yang Belum Berjalan
Subhan juga menyoroti bahwa laporan mengenai dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah dilayangkan kepada Polres Lombok Timur sejak 17 Juli 2026. Namun, hingga saat ini, masyarakat merasa tidak ada perkembangan yang berarti yang bisa diketahui publik.
Tuntutan Waktu untuk Kepolisian
Para demonstran memberikan batas waktu selama 3 x 24 jam kepada pihak kepolisian untuk menunjukkan kemajuan dalam penanganan kasus ini. Mereka mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah peserta yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak mendapatkan respons yang diharapkan.
Peningkatan Kapasitas Tim Siber Polres
Selain menuntut percepatan proses hukum, massa juga mendesak agar kemampuan Tim Siber Polres Lombok Timur ditingkatkan untuk melacak identitas serta keberadaan pihak-pihak yang diduga menyebarkan konten berisi ujaran kebencian.
Aksi Damai yang Tertib
Meskipun menyampaikan tuntutan dengan tegas, aksi tersebut berlangsung dengan damai. Koordinator lapangan pun memberikan apresiasi kepada jajaran Polres Lombok Timur yang telah mengawasi jalannya demonstrasi sehingga situasi tetap kondusif. Ia menegaskan bahwa aksi ini merupakan inisiatif masyarakat tanpa ada keterlibatan kepentingan politik atau kelompok tertentu.
Harapan dari Peserta Aksi
Salah satu peserta aksi, Wiranata, menyampaikan harapannya agar aparat penegak hukum segera memberikan kepastian mengenai laporan yang sudah diajukan. Ia menekankan bahwa penanganan yang cepat dan transparan adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Respon dari Pihak Kepolisian
Menanggapi aspirasi masyarakat, perwakilan dari Polres Lombok Timur memberikan penghargaan atas penyampaian pendapat yang dilakukan dengan tertib. Mereka menjelaskan bahwa Kapolres Lombok Timur belum bisa menemui massa pada saat itu karena sedang menjalankan agenda kedinasan yang sudah dijadwalkan sebelumnya.
Komitmen Penegakan Hukum oleh Polres Lombok Timur
Pada kesempatan tersebut, kepolisian memastikan bahwa semua aspirasi masyarakat telah dicatat dan akan disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan tindak lanjut. Polres Lombok Timur menegaskan komitmennya untuk menangani setiap laporan masyarakat berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku, dengan mengedepankan profesionalisme, objektivitas, dan integritas dalam setiap langkah penegakan hukum.
Akhir Aksi Damai yang Tertib
Aksi damai tersebut berakhir dengan tertib setelah perwakilan massa menyerahkan tuntutan secara resmi kepada pihak kepolisian. Aparat keamanan bersama unsur pemerintah daerah tetap melakukan pengawalan hingga seluruh peserta meninggalkan lokasi demonstrasi.